Normakepemimpinan Jawa dikenal dengan ungkapan sabda pandita ratu tan kena wola wali, maksudnya seorang pemimpin harus konsekuen untuk melaksanakan dan mewujudkan apa yang telah dikatakan. Masyarakat Jawa lebih sering menyebut orang tersebut bersifat berbudi bawa laksana yaitu bermurah hati serta teguh berpegang pada janji. Harus"Sabda pandita ratu." Dalam etika Jawa dikenal satu ungkapan sabda pandhita ratu, "tan kena wola-wali," yang dapat dimaknai bahwa seorang pemimpin haruslah konsekuen untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan. Kristalisasi perlunya pemimpin yang memiliki sifat bawa laksana. Dalam filsafat Jawa, seorang raja adalah pemimpin yang Jurukampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengajak warga dan simpatisan partai ini mendoakan agar niat baik Sri Sultan Hamengku Buwono X Sunankalijaga memberikan fatwa bahwa tuntutan Sultan Hadiwijaya adalah benar, seorang raja harus konsisten, sabda pandita ratu tan kena wola wali. Sunan Kalijaga juga menasihati agar Pemanahan menepati janji untuk tidak memberontak kepada Pajang.. Atas jasa Sunan Kalijaga inilah Mataram diserahkan kepada Sultan Hadiwijaya. Disebutkan"Sabda pandita ratu tan kena wola-wali" atau juga "Sabda brahmana raja sepisan dadi tan kena wola-wali". Artinya ucapan seorang pimpinan (pemerintahan maupun agama) harus "sepisan dadi, tan kena wola-wali". Sekali diucapkan ya itu yang harus dilakukan, tidak boleh berubah-ubah. Disebutkan"Sabda pandita ratu tan kena wola-wali" atau juga "Sabda brahmana raja sepisan dadi tan kena wola-wali". Artinya ucapan seorang pimpinan (pemerintahan maupun agama) harus "sepisan dadi, tan kena wola-wali". Sekali diucapkan ya itu yang harus dilakukan, tidak boleh berubah-ubah. Adalahsabda pandita ratu "Sabda pandhita ratu, tan kena wola - wali" dan "Berbudi Bawalaksana". "E.V.A.N" Diposting oleh ::Sang Pangeran di 19.56. Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest. Tidak ada komentar: Posting Komentar. dalamdunia orang jawa, mereka mengenal adanya ungkapan etika, yang berbunyi 'sabda pandita ratu/guru, tan kena wola - wali dan berbudi bawalaksana' yang dapat diartikan sebagai titah/pimpinan tidak dapat diulang, serta berbudi bawalaksana dapat berarti memiliki keteguhan memegang janji, setia pada janji dan/atau secara harfiah bawalaksana Harus"Sabda pandita ratu." Dalam etika Jawa dikenal satu ungkapan sabda pandhita ratu, "tan kena wola-wali," yang dapat dimaknai bahwa seorang pemimpin haruslah konsekuen untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan. Kristalisasi perlunya pemimpin yang memiliki sifat bawa laksana. berpegangpada tradisi sabda pandhita ratu datan kena wola wali perkataan raja. Berpegang pada tradisi sabda pandhita ratu datan kena. School SMAN 1 Malang; Course Title SEJARAH 0823200785; Uploaded By MateAntelope11995. Pages 265 This preview shows page 103 - 105 out of 265 pages. VCcbvv. Jakarta - Falsafah Jawa berbunyi "sabda pandita ratu tan kena wola wali". Falsafah tersebut bermakna bahwa seorang raja atau seorang pemimpin presiden tidak boleh berganti ucapan atau keputusan, karena keputusan seorang pemimpin sekali diucapkan, maka ucapannya akan menjadi pedoman, sumber rujukan semua orang, baik bagi pejabat negara yang menjalankan roda pemerintahan maupun kepada rakyat sebagai warga negara. Artinya, seorang presiden ditempatkan sebagai tokoh utama dan paling strategis dan harus jalankan oleh para pembantu-pembantu presiden. Dalam konteks keindonesiaan, falsafah tersebut telah diadopsi dalam bingkai ketatanegaraan, yakni dalam kesepakatan menganut sistem presidensial. Jika ada yang mengatakan enak benar jadi presiden, ya memang begitulah konsekuensi pilihan negara yang sepakat untuk menguatkan sistem presidensial. Konsekuensi logisnya adalah menempatkan presiden sebagai tokoh utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, sehingga keputusan dan arahan presiden harus dijalankan oleh IlusiSistem presidensial yang dianut Indonesia menempatkan presiden sebagai tokoh utama dan wajib diikuti oleh bawahannya tinggal ilusi belaka. Contoh, beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo dalam menyikapi polemik Tes Wawasan Kebangsaan TWK pegawai KPK menjalankan apa yang disebut "sabda pandita ratu". Dalam pidatonya, presiden memberikan arahan yang berbunyiKomisi Pemberantasan Korupsi, KPK, harus memiliki SDM yang baik dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status KPK menjadi ASN harus menjadi bagian upaya sistem pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya sebagai masukan perbaikan KPK, baik kepada Individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat, masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan wawasan kebangsaan. Dan perlu dilakukan perbaikan pada level individual maupun organisasi. Saya sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, yang mengatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Kemen PAN RB dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi. Alih-alih menjalankan perintah presiden, KPK, Badan Kepegawaian Nasional BKN, Kemenkumham, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengabaikan perintah Presiden. Mereka memilih untuk memutuskan 51 pegawai KPK tidak dapat diangkat menjadi ASN, sementara 24 pegawai dinyatakan masih dapat itu, bukannya berdarah-darah pasangan badan terdepan untuk mempertahankan anak buah agar tetap sebagai pegawai KPK, pada saat jumpa pers di Gedung BKN, Komisioner KPK menyatakan bahwa dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hasil wawasan kebangsaan, menghasilkan 24 pegawai yang masih dimungkinkan dilakukan pembinaan dan 51 pegawai KPK warnanya sudah merah, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan sebuah bahwa 51 pegawai KPK yang sudah memiliki rapor merah, sehingga tidak dapat dibina lagi merupakan kesalahan fatal dan offside. Padahal kewenangan pembinaan ASN ada di tangan presiden. Coba lihat Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2020 tentang Management ASN, Pasal 3 Ayat 1 Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Garam di LautSaya berpendapat bahwa TWK yang dilakukan kepada pegawai KPK tersebut sama dengan "nguyahi banyu segara" alias menyebar garam di laut. Tes wawasan kebangsaan yang seharusnya tidak perlu diadakan, tetapi ngotot diadakan. Artinya TWK ini adalah proses yang mengada-ada. Apakah ini fiktif ? Kalau merujuk pada Putusan MK tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, tentu ini bukan fiktif, karena tidak terdapat dalam katanya, Tes Wawasan Kebangsaan tersebut berfungsi sebagai tool untuk mengukur seberapa besar dukungan, kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, aspek keterpengaruhan terhadap lingkungan dan aspek pribadi keyakinan, nilai dan motivasi pegawai KPK akibat Revisi UU KPK yang mensyaratkan bahwa pegawai KPK menjadi yang mengada-ada itu semakin terang, yang ada hanyalah upaya penyingkiran orang yang berintegritas dan jujur tanpa pesanan dalam upaya pemberantasan korupsi. Maka sangat tepat jika muncul slogan "Berani Jujur Dipecat". Sangat mustahil jika penyidik-penyidik yang telah lama di KPK, belasan tahun di KPK, yang telah banyak melakukan OTT, telah terbukti menangani kasus korupsi besar di Indonesia tetapi tidak memiliki jiwa nasionalisme. Sungguh tidak mungkin jika pegawai KPK yang membangun jaringan antikorupsi di daerah, membangun sistem antikorupsi di lintas lembaga, lintas partai, tetapi tidak memiliki rasa cinta terhadap NKRI dan setia terhadap patut dipertanyakan adalah apakah kerja-kerja nyata pemberantasan korupsi bukan cerminan rasa cinta terhadap NKRI? Apakah dengan menangkap maling negara bukan indikator rasa setia terhadap Pancasila? Apakah negara ini hanya mengakui bahwa orang yang setia terhadap bangsa adalah orang-orang yang lantang secara verbal mengucap lafal "NKRI HARGA MATI"? Ah, sudahlah!Merintangi Proses PenyidikanKita ketahui bersama bahwa dari 75 pegawai yang tidak lulus TWK ini adalah penyidik independen KPK. Saat ini mereka penyidik independen KPK ini sedang menangani kasus-kasus besar, bansos Covid-19 mantan Menteri Soaial Juliari Batubara, kasus bibit benih lobster Eddy Prabowo Mantan Menteri Kelautan, kasus Bupati Tanjung Balai yang diduga menyeret Komisioner KPK, dan beberapa kasus besar lainnya. Keputusan Komisioner KPK yang meminta 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan merupakan wujud nyata upaya merintangi proses penyidikan obstruction of justice, karena penuntasan kasus-kasus besar yang sedang mereka tangani pasti akan Syamsu Hidayat Badan Pekerja MCW Malang mmu/mmu Oleh Alex Palit Jelang Pilpres 2014. Di antara kita mungkin banyak yang secara spontanitas menggerutu capek deh’ atau bahkan empet’ saat menyaksikan janji-janji manis kampanye, jargon-jargon tayangan iklan pencitraan mengaku-aku dirinya sebagai pemimpin yang amanah dengan segala janji-janji manisnya atas nama perubahan dan perbaikan nasib demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, anti korupsi dan kolusi, untuk itu pilih dan cobloslah saya. Lalu bagaimana sosok kualitas seorang pemimpin sejati dapat diamati secara kasat mata? Dalam khasanah kepepimpinan Jawa, ada ungkapan menyebutkan sabda pandita ratu tan kena wola-wali, dan berbudi bawalaksana. Di mana kata sabda pandita ratu itu diartikan bahwa ucapan pendeta, raja atau pemimpin omongannya tidak boleh mencla-mencle alias tidak bisa dipegang. Sedang kata berbudi bawalaksana itu diartikan bahwa pandita, raja atau pemimpin harus setia janji satunya kata dengan perbuatan. Sebagai orang Jawa pasti mengenal ungkapan ini. Filosofi ungkapan ini tidak hanya berlaku bagi orang Jawa, juga non Jawa, tidak terkecuali juga berlaku bagi seluruh pemimpin di belahan bumi. Dikatakan seseorang berjiwa pemimpin sejati harus sabda pandita ratu tan kena wola-wali, dan berbudi bawalaksana, di mana omongannya bisa dipegang tidak mencla-mencle dan satunya kata dengan perbuatan. Itu penting! Kenapa itu penting, karena siapapun itu bahwa sejatinya seorang pemimpin haruslah berjiwa sabda pandita ratu tan kena wola-wali, dan berbudi bawalaksana. Karena dari sini kita akan mengetahui sejauhmana kualitas pemimpin tersebut. Dari filosofi ungkapan ini kita diajak belajar memilah dan memilih sejatinya seorang pemimpin dan pemimpim sejati. Dari ungkapan ini pula kita diajak belajar untuk memilah dan memilih agar tidak terperosok lagi pada jurang yang sama yang pernah dialami. Karena kita bukan keledai bego yang mau dibenturkan pada tembok itu-itu lagi. Dari ungkapan ini mengajarkan kepada kita pula pada sebuah ungkapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Dari pengalaman ini pula kita akan banyak menimbah pelajaran berharga tentang hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Karena kita semua tidak ingin mengulang kenyataan atas kegagalan di hari kemarin, berulang lagi di hari ini dan di hari esok. Akhirnya jelang Pilpres 2014, dari judul “Pemimpin Itu Sabda Pandita Ratu” akan menjadi proses pembelajaran dan pelajaran sangat berharga bagi kita untuk menentukan dalam hal memilah dan memilih apa dan siapa sosok sejatinya berjiwa pemimpin, satunya kata dengan perbuatan siapapun itu. Semoga! * Alex Palit, citizen jurnalis “Jaringan Pewarta Independen” Sabda pandita ratu tan kena wola-wali. Ungkapan ini mengandung salah satu kualitas, yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Apa Itu Sabda Pandita Ratu? Sabda pandita ratu dan budi bawalaksana adalah dua hal penting dalam khasanah kepemimpinan Jawa. Kedua kualitas ini merupakan modal penting untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Sabda pandita ratu tan kena wola-wali. Artinya, ucapan seorang pendeta atau raja tidak boleh berubah-ubah. Tidak boleh mencla-mencle. Apa yang dikatakan, maka itulah yang akan menjadi pegangan bagi rakyatnya. Apa yang telah diungkapkan, maka itulah yang harus ia laksanakan. Demikian halnya dengan budi bawalaksana. Pemimpin yang baik adalah yang luhur ing budi, jumbuh antaraning bawa lan laksana’. Alias berbudi luhur, dan sesuai antara ucapan dan tindakannya. Kualitas ini bisa dilihat dari iklan yang dipajang manakala pemilihan umum menjelang. Mampukah para pemimpin itu menjaga amanah? Terpenuhi atau tidakkah janji-janji yang diutarakan selama masa kampanye berjalan? Itulah yang akan membuktikan, berhasil tidaknya pemimpin yang bersangkutan. Makna Sabda Pandita Ratu Istilah sabda artinya kata, ucapan, janji atau pernyataan. Sedangkan pandhita merupakan simbol kejujuran, yang tidak pernah berbohong ataupun ingkar. Adapun istilah ratu merujuk pada pemangku kekuasaan. Sekali bersabda, maka apa yang dikatakan seorang raja akan didengar oleh rakyatnya sebagai harapan. Ibarat stempel, sekali dicap jadilah untuk selamanya. Sebaik-baiknya seorang raja adalah yang bermurah hati. Gemar berderma kepada rakyat, serta menentukan kebijakan yang menguntungkan kaum bawah. Raja yang baik juga gemar memenuhi janji. Tetapi tentu tidak semua pemimpin akan seperti itu. Ada yang berjanji menghentikan korupsi, tetapi selama pemerintahannya korupsi justru merajalela. Esuk dhele sore tempe, istilahnya. Alias pagi kedelai, sore tempe’. Ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan, dengan apa yang dilakukan, merupakan tanda, bahwasannya pemimpin tersebut hanya berkuasa demi kekuasaan semata. Bagi mereka kekuasaan adalah puncaknya. Padahal dari sudut pandang rakyat, kekuasaan adalah awal dan prosesnya. Apa yang terjadi selama dan setelah kekuasaan itu berjalan, itulah yang dapat dijadikan dasar penilaian. Karena itu tentukan pilihan Anda dengan bijak. Seperti apa pemimpin yang Anda inginkan? Konsultasi Seputar Hal Spiritual, Pelarisan dan Pengasihan, Dengan Ibu Dewi Sundari langsung dibawah ini Atau Hubungi Admin Mas Wahyu dibawah ini Bacaan Paling Dicarisabda pandita ratu